FaridAkhwan.Net
REPVBLIC MEGONO RUMAH KLIPING 1 RUMAH KLIPING 2 LINK KELUARGA

Demokrater Minus K
Dulu sewaktu Indonesia dilanda Krisis Ekonomi (1998), tesis yang muncul ditengah2 masyarakat, yg digembor2kan aktivis Pro Demokrasi dan para Pakar ( Pokoke Asal Komentar) Politik ,Pakar Ekonomi, adalah : Indonesia runtuh ekonominya karena Negara dikelola secara otoriter , tertutup dan tidak demokratis . Oleh karena itu, Negara harus dikelola secara demokratis. Sehingga Negara bisa diawasi, dikontrol dan tidak seenaknya sendiri. Matilah kau Otoriter dan Selamat Datang Demokrasi ! Sekarang 2008, USA Negara adidaya, jagoan demokrasi, Ekonominya runtuh , lebih dahsyat keruntuhannya dibanding Indonesia 1998. Saya mau denger komentar2 orang2 yg dulu dengan gencar mengintrodusir tesis, tentang pentingnya demokrasi.Secara teologis, barangkali itulah balasan Gusti Alloh terhadap Negara yang Adigang Adigung,bayangkan Indonesia yg 88 % muslim dan negara muslim terbesar didunia, dihancurkan ekonominya oleh USA yg bekerjasama dengan korporasi2 dunia . Indonesia rontok karena by desaign oleh USA. Dollar USA dilambungkan sampai 17.ooo Lalu… setelah ekonomi dirontokkan, dikirimlah mainan yang namanya “demokrasi”. Dan aktivis2 prodemokrasi Indonesia bersuka cita…Slamat tingal otoriter. Lalu apa untungnya Indonesia rontok ?. Haya, Indonesia secara geopolitik sangat strategis, muslim terbesar dan ini yg menjadi alasan utama USA – Indonesia mulai berani melawan USA – . Ya menangis Indialah Indonesia, (nangis ora metu luhe) Kita merasakan dan melihat sampai hari ini, Rakyat menderita dan makin jauh dari sejahtera. Sementara aktivis2 Pro Demokrasi, elite2 Parpol, DPR/DPRD, media2 berpesta pora atas nama demokrasi. Mereka menjadi bandit (Thomas Carroher). Sama nasibnya dengan Indonesia, yaitu negeri 1001 malam IRAQ. Dibombardir, dikasih demokrasi dan Saddam Husein digantung. Sangat memilukan ! Bagaimana jalan keluar Indonesia ? Mengatasi kepedihan Indonesia, bukan dengan Pilihan Langsung, bukan dengan 30 % kuota perempuan, bukan dengan retorika. Bukan dengan membentuk banyak Parpol. Lupakan semuanya, Indonesia harus masuk dalam rezim yg dinamakan rezim DEMOKRATER – Demokrasi Otoriter – minus Korupsi. Apa pula itu Demokrater ? Demokrasi Otoriter. Atau tanya saja sama Alex Putin, Tanya apa itu demokrater , nanti pasti dijawab Putin. Atau bisa nanya sama Hu Jianto Presiden Cina.Atau Cik Mahatir Malaysia. Atau Oom Lee Kwan Yu Singapura Nggak usah malu2 lah. Dan jangan tanya George Bush ! nanti keliru lagi. Pancen Gusti Alloh mboten sare. (fwan) 051008
Drama Agus Condro
Duh Gus Sabar Gusti Alloh Mboten Sare
Saya tidak kenal sama Mas Agus Condro, mung karena "dramanya" yang mencekam dimedia2, jadinya saya merasa dekat. Luwih2 tonggo desa. Wong mBatang.Jadi ikut merasakan apa yg dirasakno Gus Condro. Ojo bingung Gus... manteb bae....lan sabar. Sampeyan ngerti nggak yang namanya Kolo Bendu, si Kolo ini sedulurnya Jaman Edan. Ronggowarsito kan wis ngramal, nek kapan mbuh wektune, negorone ndewe bakal ketemu karo si Kolo Bendu. Pada jaman kolobendu, wong sing jujur bakal ancur. Wong sing ora jujur bakal makmur. Bayangkan, koncone dewe Gus Condro, ngomong jujur karo KPK, tentang fulus "syukurane" . Miranda Gultom (DepSenior BI) yang dia trima. Gus Condro bloko suto, nek dewekke trimo amplop ( isine 10 lbr travel cheque a Nggo Cap Tiao per lembare. Total NggoPek tiao (Rp 500 jt) . Walah nek ditukoke krupuk , biso nggo nggurugi mBatang.teman2nya se Fraksi juga terima. Bahkan saya punya teman, yg juga di DPR ,ceritera, bahwa apa yg diceritakan Agus Condro itu benar. Dia pastikan bahwa seluruh anggota Komisi terima amplop . Ya karena itu tadi jamane jaman Kolo Bendu, jujur ancur. ora jujur makmur ! Karena kejujurannya ......Gus Condro ora DICALEGKE, malah dipecat dari PDIP. Nek wong yg punya logika pikir sehat, ya tindakan itu aneh bin ajaib. Tapi dasar logikanya pakai KoloBendu, ya begitu itu....... Mulane, Gus.... Gus Condro, sampeyan ora usah kawatir ,Gusti Alloh ora sare Gus. Sabar dan tawakal. /fwan 041008

Pengelola
Situs ini dikelola oleh FaridAkhwan.Net bekerjasama dengan Bizhosting, Google, Freewebs , ImageShack dan Andalan.Net. Juga dengan Media2 On Line maupun Media2 Off Line. Tanggung jawab isi situs ini ada pada FaridAkhwan.Net. Kontak via e-Mail : Klik@FaridAkhwan.Net
3 Trilyun Uang Rakyat Utk Parpol
Busyet, Lima Tahun Parpol Kuras Rp 3 T Jakarta, myRMnews. Partai politik telah menelan anggaran cukup besar dari APBN dan APBD selama lima tahun terakhir. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, bantuan untuk parpol telah menguras anggaran negara itu hampir Rp 3,1 triliun. Rinciannya, Rp 1,59 triliun dari APBN dan Rp 1,5 triliun dari APBD. "Ironisnya, anggaran yang sangat besar itu tak sebanding dengan peran parpol di masyarakat," ujar Koordinator Divisi Politik Fitra Arif Nur Alam dalam diskusi politik di Hotel Millenium, Jakarta, kemarin (18/9), seperti ditulis JPNN. Menurut dia, anggaran tersebut tidak membuat parpol lebih dekat kepada rakyat. Parpol, kata Arif, justru terkesan lebih dekat dengan departemen, menteri, ataupun kelompok kepentingan. "Itu terbukti dari maraknya kasus korupsi di parlemen," tambahnya. Data yang dilansir Fitra tersebut merupakan hasil penelitian selama Mei-Juni 2008. Didasarkan pada perolehan kursi di DPR, setiap tahun APBN harus mengeluarkan anggaran total sekitar Rp 57 miliar untuk semua parpol. Dengan demikian, keseluruhan anggaran selama lima tahun mencapai sekitar Rp 1,59 triliun. "Jumlah itu belum termasuk yang juga harus dikeluarkan pemerintah daerah," lanjut Arif. Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota setiap tahun harus dikeluarkan Rp 306 miliar. Dengan demikian, dalam lima tahun, APBD telah tersedot Rp 1,5 triliun. Sama dengan APBN, anggaran bantuan untuk parpol yang dikeluarkan dari APBD itu juga didasarkan pada jumlah kursi mereka di DPRD. Ke depan, Arif memperkirakan, anggaran untuk parpol tersebut akan semakin besar. Itu berkaitan dengan banyaknya pemekaran daerah yang dilakukan selama lima tahun terakhir. Sebab, dari daerah baru itu akan muncul daerah pemilihan baru. "Imbasnya, anggaran bagi parpol pasti akan membengkak seiring dengan bertambahnya kursi legislatif," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masuki menambahkan, besarnya anggaran untuk parpol itu harus dibarengi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. "Ironisnya, hal itu belum tampak menjadi komitmen satu pun parpol di Indonesia," tegasnya. Indikasinya, kata Teten, belum ada laporan yang baik dari parpol selama ini kepada negara atas penggunaan anggaran yang telah mereka peroleh. "Kalaupun ada, laporannya asal-asalan saja," ujarnya. [min]